FOKUSMEDIANEWS.COM, KOTA BOGOR – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar simposium nasional Majelis Pembangunan Daerah, di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (10/1/2023).
Simposium ICMI yang mengangkat tema Memperkuat Otonomi Daerah Menuju Indonesia Sejahtera pada 2045, menghadirkan para tokoh nasional sebagai narasumber, diantaranya Ketua MPD ICMI Sudirman Said, Ketua ICMI Pusat yang juga Rektor IPB University dan lainnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menuturkan, sejak pemerintah menyampaikan Indonesia Emas 2045 bersama target-targetnya dengan beberapa langkah pasca pandemi, seperti economy recovery, economic rebound dan yang lainnya semua pikiran mengarah dan bergerak cepat, pulih, bangkit untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Pertanyaan yang muncul kata dia, dimana otonomi daerah? Apakah masih ada dan menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045? Hal ini menurut Bima Arya yang tidak pernah diletakkan dalam konteks 2045.
”Simposium yang dilaksanakan bisa menjadi momentum terbaik untuk mengevaluasi 25 tahun perjalanan otonomi daerah dan menempatkan dalam posisi yang tepat. Otonomi daerah dalam konteks menuju Indonesia emas 2045,” kata Bima Arya.
Jelang pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, isu dan hasil pembahasan simposium ini diharapkan Bima Arya bisa dititipkan kepada calon presiden dan menjadi bahan perdebatan tentang bagaimana nanti mengartikulasikan persoalan Otda karena pasti akan berbicara 2045.
“Tidak mungkin berbicara 2045 dengan mengabaikan dinamika otonomi daerah. Kalau itu dimulai dari Bogor, saya bahagia, berbangga, mudah mudahan berkah dan memberikan manfaat. Dari Bogor untuk Indonesia,” kata Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi.
Ketua MPD ICMI, Sudirman Said menyampaikan, simposium ini bermaksud dapat menghimpun pemikiran dan ide terbaik, proses pembelajaran maupun praktik-praktik dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga pada pemerintahan mendatang menjadi blueprint bagaimana implementasi otda menuju 100 tahun kemerdekaan.
Tema yang diangkat dalam simposium ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu krusial berkaitan pelaksanaan otda selama ini, mampu merumuskan peta jalan atau roadmap bagaimana memberikan rekomendasi untuk penguatan otda ke depan dan berharap mampu memberikan masukan pasca atau pada pemerintahan 2024 ke depan.
“Otda merupakan hasil terpenting dari reformasi 1998 dan setelah 25 tahun melaksanakan kebijakan ini sudah waktunya untuk di review kembali segala aspek strategis dan juga aspek policy serta implementasi dari otda,” katanya.
ICMI kata Sudirman Said, khusus MPD memiliki pandangan kuat bahwa desentralisasi adalah pilihan jalan terbaik dalam mengelola bangsa negara yang tidak saja besar tetapi juga majemuk dan memiliki kompleksitas tinggi. Sentralisasi bukan pilihan yang tepat, karena itu Ketua ICMI memberikan arahan dan penekanan untuk mengkaji kembali implementasi dari otda yang diharapkan bisa memberikan penguatan ke depan.
Ketua ICMI Pusat, Arif Satria berharap kegiatan ini menjadi langkah yang penting dan menjadikan sebagai inspirasi serta pencerah di tengah perubahan yang luar biasa, karena isu maupun variabel otda adalah yang sangat penting.
Arif menjelaskan melalui diskusi tersebut yang dipentingkan adalah bagaimana memberikan suatu kerangka konseptual yang empiris, objektif dan menjadi guidance bahwa proses pembangunan dan regulasi apapun di Indonesia semestinya didasarkan pada basis-basis scientific yang kuat, karena negara kuat manapun tidak melepaskan scientific evidence.
“Kekuatan scientific menjadi dasar bagi sebuah negara dalam rangka memformulasikan gagasan besar, Indonesia emas 2045 seperti apa, 2030 seperti apa dan kita bicara dalam konteks jangka panjang selain itu juga 2024 dan pasca 2024 kira-kira desain yang akan diformulasikan untuk otda seperti apa,” ujar Rektor IPB University ini.
Dirinya menyebutkan tiga kata kunci kemajuan sebuah negara yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain adalah visi, strategi dan eksekusi. Bicara visi maka bicara kemampuan imajinasi kemudahan didukung pemahaman fakta dan data yang kuat sehingga mampu berimajinasi dengan lebih tepat.
“Semoga otda bisa sejalan dengan proses politik yang ada menjadi agenda politik nasional sehingga saya kira akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan kita,” sebutnya.
Setelah dibuka simposium yang dihadiri 41 akademisi, para praktisi dan berbagai stakeholder dilanjutkan dengan sidang pleno di Hotel Salak untuk sidang komisi yang membahas 3 topik yaitu desain otda berkaitan struktur kelembagaan, meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat daya ungkit otda serta mengelola sumber daya alam kaitan energy security dan food security.
