FOKUSMEDIANEWS.COM, KAB SUKABUMI – Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) bekerjasama dengan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI) melaksanakan kegiatan Workshop Pengarusutamaan Gender, di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Jl. Siliwangi Palabuhanratu No.114, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023).
Menurut Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, S.Sos KP M.Si, kegiatan tersebut mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk Meningkatkan pemahaman bagi seluruh stakeholder tentang peran PUG (Pengarusutamaan Gender – red), memberikan pemahaman kepada para peserta (nelayan dan istri-istri nelayan) mengenai pangarusutamaan gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Penguatan peran istri nelayan serta pemahaman dalam keselamatan berlayar nelayan.
“Sasaran strategis akan mendukung program dan kegiatan berjalan lebih efektif untuk mencapai target pada indikator Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Indikator tersebut akan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan,” ujar Nunung.
Ditambahkannya, pada taraf internasional isu gender menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goal’s (SDG’s) yaitu tujuan ke-5 “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan”. Isu gender juga tetap menjadi salah satu pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Nasional) RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) KKP 2020-2024.
Kadiskan juga mengungkap, Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi. PUG mewarnai pelaksanaan program prioritas KKP.
“Iya, KKP mempunyai beberapa program saat ini yaitu perluasan wilayah konservasi dengan target 30% sebagai wilayah konservasi tertutup, untuk menjaga fungsi serapan karbon dan menjadi tempat pemijahan ikan. Penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis pada kuota berdasarkan zonasi, Pembangunan budidaya laut, pesisi, dan darat yang berkelanjutan serta ramah lingkungan, Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta Penerapan program ‘Bulan Cinta Laut’ sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik,” terangnya.
Masih menurut Nunung, Implementasi PUG di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selalu meningkat dari tahun ke tahun.
“Pada tahun 2013, capaian implementasi PUG KKP pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE) mendapatkan Kategori Pratama, kemudian pada tahun 2014, 2016, dan 2018 meningkat menjadi Kategori Madya, Utama, dan Mentor. Salah satu langkah untuk meningkatkan capaian dan kualitas implementasi PUG KKP adalah dengan melakukan penguatan pada 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya (SDM dan Anggaran), data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat,” jelas Nunung.
Lebih lanjut disampaikannya, untuk memberikan muatan substansi prinsip pengarusutamaan gender dalam misi dan arah kebijakan serta strategi pembangunan kelautan dan perikanan telah disusun Kepmen KP nomor 84 tahun 2020 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.
Nunung juga mengatakan, penerapan PUG di KKP dapat meningkatkan perspektif keadilan dan kesetaraan Gender dalam setiap Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan KKP. PUG mendukung salah satu sasaran strategis KKP yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat.
“Kan masyarakat kelautan dan perikanan terdiri itu terdiri dari perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, serta beberapa perbedaan lainnya. Keragaman tersebut juga membawa perbedaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskannya pula, dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal PDSPKP berpartisipasi dan berperan aktif dalam menyukseskan program pengarusutamaan gender yang tertuang didalam Kepdirjen PDSPKP Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
“Ada beberapa jenis kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program pengarusutamaan gender tahun 2023, diantaranga Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan), Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro Kecil yang dibina, Diseminasi Deversifikasi Produk KP, Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina, Kemitraan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan serta Bantuan pemerintah peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan,” bebernya.
Mengenai anggaran program PUG Nunung menjelaskan, Ditjen PDSPKP mengalokasi Anggaran Sebesar Rp 59,4 M dalam mendukung program PUG, realisasi pelaksanaan PUG lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2023. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk meningkatkan pemahaman bagi seluruh stakeholders tentang peran PUG Guna mewujudkan hal tersebut,
“Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tidak dapat mewujudkannya sendiri, tetapi perlu melakukan kerjasama pentahelix dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media. Dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain, diharapkan dapat menghasilkan sinergitas program dan kegiatan agar lebih efektif, efisien dan mempunyai daya jangkau yang lebih luas,” tegasnya.
Salah satu mitra dalam pelaksanaan realisasi PUG Ditjen PDSPKP adalah Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI). GISLI merupakan wadah bagi seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. Ditjen PDSPKP dan GISLI telah sepakat bekerja sama dan tertuang dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) Nomor : 01/PDSPKP/KKP/PKS/VII/2023 dan Nomor : K/014/S01-GSL/EXT-PDSPKP/VII/2023 tentang Pembinaan Masyarakat Pesisir di Bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, demikian disampaikannya.
Kerjasama tersebut selain memberikan bukti bahwa kepedulian GISLI tidak hanya terhadap keselamatan nelayan saja tetapi juga peduli terhadap keluarganya dengan berkolaborasi dengan Ditjen PDSPKP, hal tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bagi keluarga nelayan (istri dan anak nelayan) untuk dapat memiliki mata pencaharian alternatif.
“Hal ini sangat penting untuk antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kepala keluarganya melaut,” pungkas Kadiskan Nunung.
Dikutip dari pusbinjfa.bpkp.go.id, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. (*Rls)
