Breaking News

Pj Gubernur Jabar : Reformasi Birokrasi Harus Berdampak bagi Masyarakat

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memberi sambutan pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024). // (Sumber : Diskominfo Jabar)

FOKUSMEDIANEWS.COM, KOTA BANDUNGPenjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan, reformasi birokrasi bukan sebatas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Ia mengungkapkan pula bahwa upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar.

“Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita,” ucap Bey Machmudin pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).

“Tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” sambungnya.

Maka dari itu, lanjut Bey, prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diiringi inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja.

“Akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan,” tambahnya.

Oleh karena itu solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambah permasalahan.

Apalagi harus disadari bahwa permasalahan di masyarakat tak akan ada habisnya karena itulah perangkat daerah harus lebih responsif dan lebih sensitif.

“Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah pusat, kata Bey, telah mendorong untuk menyelesaikan bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga peningkatan produk dalam negeri.

Baca Juga :   HUT ke-57 Polisi Kehutanan, Pj Gubernur Jabar Sampaikan Apresiasi

Adapun isu-isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana.

“Kita harus terintegerasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita memecahkan masalah dengan pendekatan parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat agar lebih terperhatikan kesejahteraannya,” tutur Bey.

Bey Machmudin: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak bagi Masyarakat

Diterbitkan

Rabu, 6 Maret 2024

Penulis

RILIS HUMAS JABAR;REP. PUN

|

RILIS HUMAS JABAR;REP. PUN

5,1 rb kali

Berita ini dilihat

1 kali

Berita ini dibagikan

PORTALJABAR, KOTA BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sebatas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Ia mengungkapkan pula bahwa upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar.

“Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita,” ucap Bey Machmudin pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).

“Tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” sambungnya.

Maka dari itu, lanjut Bey, prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diiringi inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan angka-angka penilaian saja.

“Akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan,” tambahnya.

Baca Juga :   Bank BJB Komitmen Dukung Sektor UMKM, Pj Gubernur Jabar Beri Apresiasi

Oleh karena itu solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambah permasalahan.

Apalagi harus disadari bahwa permasalahan di masyarakat tak akan ada habisnya karena itulah perangkat daerah harus lebih responsif dan lebih sensitif.

“Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah pusat, kata Bey, telah mendorong untuk menyelesaikan bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga peningkatan produk dalam negeri.

Adapun isu-isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana.

“Kita harus terintegerasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita memecahkan masalah dengan pendekatan parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat agar lebih terperhatikan kesejahteraannya,” tutur Bey.

Meluncurkan Surabi 

Pada kesempatan itu, Pemda Provinsi Jabar juga meluncurkan Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegerasi atau Surabi, platform pengukuran keberhasilan implementasi reformasi birokrasi level perangkat daerah.

Sistem ini dibuat demi menuju transformasi birokrasi terpadu, membumi, dan berdampak di Jabar.

“Saya tekankan sekali lagi, platform Surabi hanyalah alat ukur, bukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar dari masa ke masa,” katanya.

“Jadi itulah kewajiban kita, menyejahterakan masyarakat Jawa Barat,” pungkas Bey Machmudin.

Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, dalam video sambutannya mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama dan komitmen yang kuat dalam menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.

“Tanpa kerja sama dan dedikasi semua pencapaian ini tidak mungkin bisa diraih dan diwujudkan,” ucap Erwan.

Erwan juga mengapresiasi kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan atas capaian RB terbaik tahun 2023.

Baca Juga :   Pj Wali Kota Sukabumi Sampaikan LKPJ Tahun 2023 pada Rapat Paripurna DPRD

Menurutnya, capaian itu tak hanya mencerminkan kemajuan dalam proses administratif, tetapi juga menggambarkan komitmen dan inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

“Kabupaten/kota berprestasi menjadi teladan bagi Kabupaten/kota lain dalam upaya menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemdaprov Jabar.

Menurut Erwan, kontribusi yang signifikan dari perangkat daerah meningkatkan kinerja birokrasi bagi Pemda Provinsi Jabar.

Berikut penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023:

1. Kategori The Best Improvement:
– Kota Banjar, diterima oleh Pj Wali Kota Banjar.
– Kabupaten Bandung diterima oleh Sekda Kabupaten Bandung.
– Kota Cimahi diterima oleh Pj Wali Kota Cimahi.
– Kabupaten Karawang diterima oleh Bupati Karawang.
– Kota Depok diterima oleh Wakil Wali Kota Depok.

2. Kategori The Best Contribution:
– Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar.
– Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala BP2D Provinsi Jabar.
– Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jabar, diterima oleh Inspektur Provinsi Jabar.
– Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Bappeda Jabar.
– Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, diterima oleh Direktur RSJ Provinsi Jabar.

3. Kategori The Best Implementation:
– Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Dinkes Provinsi Jabar.
– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar diterima oleh Anjak Madya.
– Bappeda Provinsi Jabar diterima oleh Kepala Bappeda Provinsi Jabar.
– Dinas ESDM Provinsi Jabar, diterima oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jabar.
– Bapenda Provinsi Jabar, diterima oleh Kepala Bapenda Provinsi

(*rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *