FOKUSMEDIANEWS.COM, KOTA BOGOR – Korupsi itu persoalan konsistensi. Kalau hari ini masih ada persoalan korupsi, berarti tidak ada konsistensi.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Bogor, Bima Arya saat menjadi narasumber Diskusi Publik Hari Anti Korupsi Internasional di ruang serbaguna Gedung DPRD Kota Bogor, Jumat (8/12/2023).
Menurut dia, berbicara mengenai korupsi, ada tiga orang dengan kategori yang berbeda-beda. Pertama yaitu kategori paling ideal, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam kategori pejuang anti korupsi.
“Anti korupsi dengan hati, anti korupsi dengan konsistensi. Hidupnya, pikirannya, tindakannya, tegak lurus antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dan dilakukan,” kata Bima Arya.
Kedua adalah kategori politisasi korupsi, yakni individu atau kelompok yang berteriak menghembuskan tentang isu korupsi, tapi tidak untuk memberantas korupsi melainkan mendulang keuntungan politik dari isu korupsi itu dan cenderung malah memberi peluang kepada para koruptor.
“Untuk para mahasiswa saya angkat topi dan hormat sehormat hormatnya kepada teman-teman mahasiswa yang teriak anti korupsi dengan hati dan kami merasakan getaran itu ketika kawan-kawan mahasiswa ini berjuang, sebel sama korupsi dan anti sama birokrat-birokrat yang makan duit rakyat,” ujarnya.
Dalam diskusi publik ini Bima Arya juga berbagi pengalamannya mendapatkan ilmu pengetahuan dan kisah-kisah inspiratif saat mengikuti Lemhanas di Singapura. Satu diantaranya adalah tentang pemimpin yang teladan dan konsisten terhadap kata dan perbuatan dalam hal anti korupsi.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Kongres Advokat Indonesia Kota Bogor, Arifin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari peringatan Hari Anti Korupsi Internasional dengan menggelar diskusi publik ‘Jadikan Bahaya Laten Korupsi Menjadi Musuh Bersama’, yang dihadiri 120 orang lebih peserta baik dari organisasi, komunitas dan mahasiswa hingga ketua DPC KAI di wilayah Jabodetabek.
“Ini juga kegiatan perdana setelah pengurus dilantik pada 28 Oktober lalu untuk berbuat dan harus memberikan pengabdian kepada masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan bahaya korupsi ini harus dipahami semua pihak, tidak hanya dikalangan birokrasi, tapi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. (*Rls)
