Breaking News

Sosialisasikan Pemilu 2024, Pemkab Bogor Coffee Morning Bareng Ormas dan Mitra Strategis lainnya.

Suasana Coffe Morning dan Sosialisasi Pemilu 2024 Pemkab Bogor dan Organisasi Kemasyarakatan

FOKUSMEDIANEWS.COM – Bogor Raya – Pembahasan seputar penyelenggaraan pemilu tahun 2024, menjadi berbincangan yang cukup hangat pada acara Coffee Morning yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama Organisasi Kemasyarakatan (Compas). Kegiatan yang dimotori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor ini diselenggarakan di halaman kantor Bakesbangpol Jalan KSR Dadi Kusmayadi No, 41 Cibinong Kabupaten Boogor, Kamis (15/9/2022).

Coffe Morning kali ni merupakan angkatan ke-6, dengan tema “ Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang damai dan berkualitas”.  Dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hadi Jana, mewakili Plt BupatiBogor Iwan Setiawan, Kepala Bakesbangpol Bambang Widodo Tawekal, Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Bidang Penanganan Pelanggaran H. Taofiek Suharto, puluhan tokoh masyarakat dan pimpinan serta anggota dari berbagai ormas.

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Hadi Jana menegaskan, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk mencapai 5,49 juta jiwa. Secara administratif terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan.

Baca Juga :   Jelang Pilkada, 235 Anggota PPK di Kabupaten Sukabumi Resmi Dilantik

“Tentunya cukup menjadi tantangan bagi kita untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, Iwan menyebutkan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari pemilu 2014 ke pemilu 2019, yaitu sebesar 9,16 persen. Pada pemilu 2019 jumlah hak suara sebanyak 2,96 juta orang atau 80, 92 persen, dari jumlah pemilih terdaftar sebesar 3,66 juta orang.  Tentunya diharapkan tahun 2024 nanti tingkat partisipasi pemilih akan lebih besar.

“Untuk terselenggaranya pemilu yang berkualitas, Pemkab Bogor mendukung dengan memberikan fasilitas berupa sarana dan personel pada sekretariat ppk dan pps, sosialisasi dan pendidikan politik, transportasi logistik, pemantauan, hibah dan  menyiapkan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilu,” tuturnya.

Baca Juga :   Perkuat Implementasi RB dan SAKIP, Ciptakan Layanan Publik Berkualitas dan Profesional

Selain itu Plt Bupati Iwan Setiawan juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, baik instansi pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, rekan media serta organisasi kemasyarakatan, yang telah memulai proses edukasi dan pendampingan kepada warga kabupaten Bogor terkait pelaksanaan pemilu yang akan datang.

Ditempat yang sama Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni menyebutkan, Kabupaten Bogor memiliki DPT sebanyak 3.462.722, dimana merupakan DPT terbanyak dibanding kabupaten/kota wilayah manapun. Tahun 2019 Kabupaten Bogor memiliki 15 ribu TPS, tersebar di 40 kecamatan dan 435 desa.

“Jelas ini merupakan tantangan tersendiri yang menuntut keterlibatan semua stakeholder. Pada pemilu tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan dua hajat besar. Yang pertama pemilu serentak tanggal tanggal 14 Februari 2024, yang kedua pilkada serentak atau pemilihan serentak tanggal 27 November 2024. Dikatakan serentak karena kita akan melakukan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupti , ditahun yang sama 2024. Karena waktunya berdekatan maka nantinya akan ada tahapan yang beririsan,” ungkap Ummi.

Baca Juga :   Menteri PUPR Tinjau Proyek Strategis Nasional di Wilayah Timur Kabupaten Bogor

Sementara Komisioner Bawaslu H. Taofiek menjelaskan Tupoksi Bawaslu. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki (pertama) kewenangan pencegahan, yaitu mencegah terjadinya hal-hal yag mengakibatkan demokrasi tercidrai. Sehingga prime Bawaslu berubah dari penindakan menjadi pencegahan.

“Yang pertama pencegahan, yang kedua mekanisme pengawasan sesuai dengan ketentuan. Bawaslu memastikan pekerjaan- pekerjaan yang dilakukan oleh KPU atau partai sesuai dengan aturan. Ketiganya tindakan atas pelanggaran yang ditemukan. Keempat adalah penyelesaian sengketa, dilakukan manakala ada persoalan-persoalan yang muncul pada pelaksanaan pemilu. Nah, semuanya merupakan satu kesatuan untuk memastikan bahwa hasil pemilu berjalan jujur dan adil, demokratis, berintegritas, kredibelitas, transpransi dan akuntabilitas,” kata Taofiek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *