FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Gelombang kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi mencapai puncaknya. Ratusan Ketua RT dan RW dari berbagai kelurahan memadati kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi dalam aksi damai yang digelar pada Selasa (2/6/2026).
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, Mauly Fareza, itu menjadi salah satu mobilisasi terbesar yang pernah dilakukan para pengurus RT dan RW di Kota Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir. Massa datang dengan membawa sejumlah tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan dalam forum audiensi bersama DPRD Kota Sukabumi.
Dalam orasinya, Mauly Fareza mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap sikap dan respons pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada aspirasi masyarakat. Ia menyoroti adanya perilaku sejumlah oknum pejabat yang dianggap tidak menghormati massa aksi.
“Ada empat poin utama yang kami sampaikan. Pertama, kami menyesalkan adanya tindakan provokatif dari oknum pejabat yang memperlihatkan gestur tubuh yang dalam bahasa Sunda disebut ‘ngelelewean’ kepada peserta aksi. Sikap seperti itu melukai perasaan masyarakat yang datang dengan niat menyampaikan aspirasi secara damai,” tegas Mauly di hadapan ribuan peserta aksi.
Poin kedua, lanjutnya, para pejabat daerah maupun aparat penegak hukum diminta untuk tidak berlindung di balik gedung pemerintahan ketika menghadapi masyarakat.
“Gedung ini dibangun dari uang rakyat. Seharusnya pejabat hadir menemui rakyat, bukan justru menghindar dari rakyat,” ujarnya.
Ketiga, Mauly meminta DPRD Kota Sukabumi agar tidak berseberangan dengan masyarakat, melainkan berdiri bersama warga dalam memperjuangkan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Sukabumi untuk hadir secara langsung menemui peserta aksi dan memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat.
Salah satu tuntutan yang paling mengemuka adalah permintaan agar Wali Kota menyampaikan permohonan maaf kepada para pengurus RT dan RW atas pernyataan yang dianggap menyebut RT dan RW sebagai pihak yang “ilegal”.
Menurut Mauly, aksi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan warga.
“Ini bukan sekadar soal RT dan RW. Ini adalah gejolak kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa tidak didengar. Ketika kami menyampaikan aspirasi, yang muncul justru pernyataan yang dianggap mendiskreditkan RT dan RW. Ditambah lagi sebagian besar tuntutan kami ditolak,” katanya.
Meski berlangsung tertib dan damai, Mauly menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak akan berhenti apabila tuntutan masyarakat terus diabaikan.
“Kami hanya meminta Wali Kota mendengar dan menerima aspirasi masyarakat. Namun jika tuntutan ini terus diabaikan, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Bahkan bukan tidak mungkin masyarakat akan menggugat untuk memakzulkan Wali Kota. Kami akan terus berjuang sampai tuntutan masyarakat dipenuhi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan apresiasi atas kepedulian para Ketua RT dan RW terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami menghormati dan menghargai seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini. Ini merupakan bentuk kepedulian bapak dan ibu RT/RW terhadap masa depan Kota Sukabumi,” ujar Wawan di hadapan massa aksi.
Wawan juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keberlanjutan Program Pemberdayaan RT/RW (P2RW) yang saat ini menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat.
“Saya pasang badan. Program ini harus tetap berjalan. Saya sudah menyampaikan langsung kepada Pak Wali Kota bahwa program unggulan ini tidak boleh dicoret.
Bahkan saya berkomitmen tidak akan menandatangani APBD apabila P2RW tidak direalisasikan,” tegasnya yang langsung disambut tepuk tangan ribuan peserta aksi.
Selain P2RW, DPRD juga berjanji akan mengawal berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dana kelurahan dan insentif RT/RW yang selama ini menjadi perhatian warga.
“Kami bersama masyarakat akan terus mengawal seluruh program yang pernah dijanjikan kepada warga Kota Sukabumi. Aspirasi ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan DPRD ke depan,” katanya.
Aksi damai tersebut menjadi penanda semakin menguatnya tekanan publik terhadap Pemerintah Kota Sukabumi. Di tengah memanasnya hubungan antara masyarakat akar rumput dan pemerintah daerah, publik kini menunggu langkah konkret Wali Kota Sukabumi untuk meredam polemik yang terus berkembang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. (*)
