Breaking News

Dedie Rachim Tekankan Pentingnya Terobosan Gali Potensi Pendapatan

Sosialisasi Pendaftaran E-SPPT PBB P2 - Penyampaian DHKP PBB P2 Tahun 2024 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat (2/2/2024).

FOKUSMEDIANEWS.COM, KOTA BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menekankan pentingnya untuk mencari terobosan-terobosan baru agar potensi pendapatan bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bogor.

“Hari ini kita sosialisasikan E-SPPT yang tujuan dan harapannya mudah-mudahan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp 306 miliar bisa tercapai. Ini adalah bagian dari upaya kita, bagaimana E-SPPT ke depan akan menjadi andalan Kota Bogor untuk melaksanakan pembangunan. Untuk strategi akan kita pikirkan dan jalankan bersama. Saya mengajak perangkat daerah dan aparatur wilayah harus mampu menyukseskan E-SPPT karena hasil yang diupayakan akan kembali kepada masyarakat, uang rakyat kembali ke rakyat,” katanya saat Sosialisasi Pendaftaran E-SPPT PBB P2 – Penyampaian DHKP PBB P2 Tahun 2024 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat (2/2/2024).

Dedie menjelaskan, pendapatan Kota Bogor tidak lepas dari keberadaan Kota Bogor sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota.

Baca Juga :   Wali Kota Bogor : Manfaatkan Bonus Demografi, Jemput Indonesia Emas 2045

Sektor jasa perdagangan utamanya hotel dan restoran berkaitan erat dengan kegiatan instansi pemerintah pusat, yang lambat laun trendnya ada kecenderungan penurunan dari sisi pendapatan sektor jasa perdagangan Kota Bogor akibat dari rencana pemindahan ibu kota negara yang sudah diundang-undangkan dan ditetapkan pemerintah. Untuk itu dirinya mengingatkan beberapa hal yang harus diwaspadai dan diperlukan langkah-langkah signifikan.

Selain trend penurunan, Dedie menyampaikan struktur pendapatan Kota Bogor yang didominasi BPHTB dan PBB-P2 yang sifatnya tradisional ke depan pasca moratorium pemekaran wilayah, maka Kota Bogor harus membuat langkah-langkah politis dan konkrit untuk menyelaraskan tata batas untuk kemudian menghasilkan sebuah pendapatan baru.

“Untuk itu kita harus mendukung dan optimis karena bisa menjadi penyelamat bagi Kota Bogor. Perbaikan tata batas, selain memperbaiki bidang tanah digital di BPN akan berpotensi meningkatkan PBB-P2 Kota Bogor. Ini menjadi agenda ke depan bagaimana upaya kita ke depan meningkatkan PBB-P2,” ungkapnya.

Baca Juga :   Dukung Pementasan Teater Jam 12 Malam Dasimah, Dedie Rachim Akan Jadi Pemeran

Disamping mewaspadai kecenderungan penurunan, kepada perwakilan aparatur wilayah dan perangkat daerah terkait, Dedie mengajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia membayarkan PBB-P2, pemberian insentif bagi wajib pajak maupun bagi para petugas agar menjadi motivasi sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Di awal sosialisasi, Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari menegaskan perlunya evaluasi SPPT 2019-2024, identifikasi potensi perbaikan dan terus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan pajak yang lebih transparan dan efisien.

Dilaporkan pendapatan PBB-P2 Kota Bogor tahun 2019 sebesar Rp 144 miliar,  tahun 2020 sebesar Rp 142 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 159 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 164 miliar dan pada tahun 2023 meningkat signifikan sebesar Rp 219 miliar. Dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dalam bentuk kepatuhan wajib pajak membayar SPPT tahun berjalan meningkat sebesar  6,43 persen.

Baca Juga :   Kapolres Sukabumi Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Anggaran Dipa 2023

“Tahun 2024 SPPT ditetapkan sebanyak 283.433 buah dan disediakan 23 kanal pembayaran non tunai atau secara online untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam pembayaran. Selain pembayaran digitalisasi, diberikan stimulus bagi yang sudah mendaftar di E-SPPT berupa diskon 15 persen untuk yang membayar di bulan Februari, 10 persen yang bayar di bulan Maret dan 5 persen di bulan April. Semoga momentum ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Tyas.

Sekretaris Bapenda Kota Bogor ini berharap dengan stimulus ini banyak masyarakat yang mendaftar ke E-SPPT. Pasalnya, belum semua mendaftarkan dan Kota Bogor sudah tidak lagi mencetak secara manual. Sebelum sosialisasi dilaksanakan penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada kecamatan. (*rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *