FOKUSMEDIANEWS.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di bawah kepemimpinan Wali Kota Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin mulai meninggalkan cara-cara konvensional dalam mengelola roda pemerintahan. Dua strategi utama langsung digenjot untuk mempercepat pembangunan kota, yakni digitalisasi total manajemen aset serta pemanfaatan dana non-APBD.
Langkah konkret transisi digital ini ditandai dengan peluncuran Smart Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMASDA) yang terintegrasi langsung dengan Geographic Information System (GIS). Sistem baru ini menggantikan sistem pengelolaan manual yang selama ini dinilai rawan dan lambat. Lewat integrasi GIS, seluruh aset milik Pemkot Bogor kini terpetakan secara visual, sehingga pengawasan dan pemantauan di lapangan menjadi lebih akurat serta tertib.
Di sisi lain, Pemkot Bogor juga merespons keterbatasan anggaran daerah secara cerdik. Guna memastikan program-program strategis tidak mandek, skema pembiayaan inovatif non-APBD resmi dijadikan jalur alternatif. Skema ini diadopsi sebagai solusi taktis untuk membiayai percepatan pembangunan kota tanpa menabrak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Tidak hanya merombak sistem kerja dan anggaran, reformasi birokrasi ini juga menyentuh aspek humanis aparatur sipil negara (ASN). Pemkot Bogor kini menciptakan tradisi baru melalui upacara pelepasan resmi bagi pimpinan perangkat daerah yang memasuki masa purnatugas. Ritual baru ini dihadirkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas pengabdian para birokrat dalam melayani masyarakat.
Kombinasi antara inovasi teknologi, kemandirian anggaran, dan penguatan budaya organisasi ini diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang responsif. Goal akhirnya adalah mewujudkan Kota Bogor yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki daya saing tinggi. (**)
