FOKUSMEDIANEWS.COM, KAB SUKABUMI – Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri mewakili Bupati Sukabumi dalam acara penandatanganan Berita Acara serah Terima (BAST) dan naskah Hibah Barang Milik Negara, Kementrian ESDM.
Penandatanganan BAST dan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Badan Geologi digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Atria Hotel Gading Serpong, Jalan Gading serpong Boulevar, Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tanggerang, Rabu (8/11/2023).
Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal EBTKE dan Badan Geologi yang efisien, efektif dan akuntabel, khususnya Barang Milik Negara.
Sejak awal pengadaannya memang direncanakan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Tentunya, peruntukan akhirnya adalah masyarakat bisa ikut menikmati hasil pembangunan dalam ketersediaan akses terhadap energi.
Saat membuka kegiatan Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementrian ESDM. Sahid Junaidi menegaskan hal tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
“Hal ini tentunya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan memberikan Akses energi bersih dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan energi terbarukan di Indonesia. Sebagai upaya kita menghilangkan ketergantungan terhadap bahan fosil yang semakin lama semakin menipis,” ungkapnya
Usai mengikuti kegiatan Wakil Bupati Sukabumi. H Iyos Somantri, menyampaikan terimakasih kepada Kementerian ESDM yang secara rutin dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Alhamdulillah kami ucapkan terimakasih atas hibah ini berupa PJU (Penerangan Jalan Umum) Solar, kurang lebih sebanyak 75 titik yang tersebar di beberapa Kecamatan, insyaallah akan kita rawat dan jaga bersama dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” terang Wabup.
Wabup juga berharap kedepan Kementerian ESDM melakukan hal tersebut kembali, karena masih ada daerah yang belum terjangkau listrik sehingga diperlukan adanya tambahan baru. (*Rls)
