Breaking News

Upaya Meningkatkan PAD, Sekda Ade Suryaman Dorong Pengusaha Mutasikan Nopol Kendaraan ke Wilayah Kabupaten Sukabumi

(Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman saat diwawancarai wartawan (foto : istimewa)

FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengharapkan para pengusaha yang kendaraannya masih menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor daerah lain untuk mutasi dengan mengganti pelat F Kabupaten Sukabumi.

Menurut Ade Suryman ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Banyak perusahaan di Sukabumi yang menggunakan mobil berpelat B, itu kan pajaknya masuk ke Jakarta, bukan ke Sukabumi. Kita menginginkan pelaku usaha di Sukabumi untuk merubah pelat kendaraannya ke pelat F, sehingga PAD-nya masuk ke Sukabumi,” ujar Ade Suryaman saat ditanya awak media di sela-sela rapat evaluasi APBD tahun 2024, yang digelar di Aula Dishub Kabupaten Sukabumi, Rabu (25/6/2025).

Baca Juga :   Anggota Komisi III DPRD Kab Sukabumi Dadang Hermawan Gelar Reses di Desa Purwasedar Ciracap

Sekda optimis, jika kesadaran tersebut dilakukan akan memberikan dampak dalam meningkatkan APBD Kabupaten Sukabumi. “ Kan salah satu pemasukan APDB dari itu (pajak kendaraan bermotor-red),” jelasnya.

Progres Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

Ditempat yang sama, saat ditanya perihal progress pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2024, Sekda Ade Suryaman menyebutkan, hal itu telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga :   Sekda Sukabumi Apresiasi Santunan PWRI kepada Anak Yatim

“Sebetulnya (penggunaan) anggaran tahun 2024 sudah melalui pemeriksaan oleh BPK Kabupaten Sukabumi,” ujar Ade.

Dalam rapat, pihaknya juga mengevaluasi kinerja perangkat daerah serta mencocokkan data terkait kemungkinan adanya temuan yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Karena batas waktunya adalah 60 hari dari hasil temuan BPK. Jadi kinerja dari perangkat daerah yang capaiannya masih di bawah, juga disampaikan oleh Dewan kepada perangkat daerah lainnya,” jelas Ade.

Baca Juga :   Jumsih Bersama Menteri LH, Komitmen Pemkot Jaga Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan

Ia menegaskan pentingnya menjaga predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurutnya, kinerja perangkat daerah dan serapan anggaran yang baik menjadi kunci mempertahankan prestasi tersebut.

“Insha Allah ke depan, mohon doanya juga, kita harus mempertahankan WTP. Kinerja perangkat daerah juga harus bagus, serapan anggaran juga bagus,” pungksnya. (**/Red)