FOKUSMEDIANEWS.COM, KAB SUKABUMI – Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi menggelar Diskusi Publik Ketenagakerjaan, di Hotel Augusta, Jalan Cikukulu Cantayan, Kabupaten Sukabumi, Selasa (29/10/2024). Diskusi Publik ini mengusung tema ‘Pengangguran di Kabupaten Sukabumi Mau Dibawa Kemana ?’
Hadir sebagai pembicara, Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Suhendar, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Sukabumi Oky Widya Ganda, Kepala Dinas Sosial dan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sukabumi. Hadir pula unsur UPTD BLK, LPK, Perwakilan SMK dan lainnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, Sudarno Rais mengungkapkan, diskusi publik tentang ketenagakerjaan ini sebagai bentuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang sedang menjabat maupun yang akan datang, supaya memperhatikan betul-betul bagaimana mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha industri yang masih ada. Syukur-sukur bisa mendatangkan investor baru di Kabupaten Sukabumi.
Menurut Sudarno, tingkat PHK karyawan di Kabupaten Sukabumi cukup tinggi hingga tahun 2024, serta angka pengangguran sesuai data statistik juga masih sangat tinggi. Disisi lain situasi kondisi sektor usaha industri di Kabupaten Sukabumi belum baik-baik saja.
“Jumlah pengaguran di Kabupaten Sukabumi, data Apindo itu dari 2021-2024 sebanyak 25.730 (akibat) pengurangan karyawan dari sektor industri formil. Data dari BPJS TK lebih besar lagi dimana orang yang mengambil JHT angkanya mencapai 58 ribu orang. Kemudian data dinas sosial juga tinggi dimana warga masyarakat yang masuk PKH mencapai 50% dari jumlah penduduk. artinya semuanya ada korelasinya,” ucapnya.
Jika sektor usaha dan industri formil diharapkan menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja, menurut Sudarno, maka caranya berikan kepada sektor usaha dan industri formil jaminan perlindungan kepastian hukum, termsuk kemudahan perizinan serta pendampingan dan ciptakan kondusivitas dengan lingkungan.
“Kalau mengharapkan sektor usaha dan industri formil ini menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja, maka tolong dijaga keberlangsungan usahanya. Caraya berikanlah perlindungan kepastian hukum, jangan membuat kebijakan, keputusan atau rekomendasi yang menyimpang dari aturan hukum itu sendiri, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya. Kemudian jaga kondusifitas (sektor usaha dan industri formil) dengan lingkungan masyarakat, supaya tidak ada intervensi terhadap pengusaha,” ungkap Sudarno, kepada wartawan usai acara diskusi publik.
Ending dari diskusi publik ini, masih menurut Sudarno, mencari solusi bagaimana untuk mengurangi tingkat angka pengangguran yang sangat besar di Kabupaten Sukabumi dengan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor usaha dan industri yang ada di kabupaten Sukabumi, supaya bersinergi.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Suhendar, M.Si menyebutkan, Jumlah pencari kerja sampai bulan September 2024 sebanyak 24 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang sudah terserap sebanyak 3000 orang.
“Untuk menanggulangi itu kami melakukan beberapa program, salah satunya dinamakan perluasan lapangan kerja, yaitu memberdayakan masyarakat melalui TKM (Tenaga Kerja Mandiri) yang dibentuk menjadi entrepreneurship agar bisa berwira usaha. TKM ini sudah dilakukan di 13 kecamatan,” ujar Suhendar kepada Wartawan usai mengikuti diskusi publik Ketenagakerjaan.
Upaya lainnya untuk menekan pengangguran, menurut Suhendar, melalui Balai latihan Kerja (BLK) dengan 10 kompetensi. Dari BLK ini, terhitung sampai september 2024 sudah menghasilkan 1.216 tenaga kerja terdidik dan terlatih serta bersertifikat nasional.
“Untuk menyalurkannya kami sudah ada kerjasama dengan 34 perusahaan mitra kerja, disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan,” pungkasnya. (Rizkiyani)
