FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Menanggapi aspirasi masyarakat kaitan status tanah di Kampung Puncak Ceuri, Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi telah melakukan langkah dengan menggelar audiensi dengan pihak-pihak terkait.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi Ketua Komisi I DPRD, Iwan Ridwan, memimpin audiensi tersebut pada Jumat (13/2/2026) di Ruang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bamus DPRD) Kabupaten Sukabumi.
Audiensi ini menghadirkan para pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan permasalahan lahan, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi, ATR/BPN melalui Kasi P2, Camat Sagaranten, Kepala Desa Sagaranten, serta perwakilan PT. Hartono Abadi Properindo dan PT. Pasir Bitung sebagai pihak perusahaan yang terkait dengan penguasaan dan pelepasan lahan.
Dari audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan konkret sebagai langkah percepatan penyelesaian status tanah, yaitu:
๐. ๐ ๐๐ฌ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐๐ฌ๐ข ๐๐๐ญ๐ ๐ฌ๐ฉ๐๐ฌ๐ข๐๐ฅ โ DPTR bersama ATR/BPN akan menyediakan dan memverifikasi data peta lokasi lahan Kampung Puncak Ceuri yang dibutuhkan Pemerintah Desa Sagaranten sebagai dasar administrasi dan penetapan batas wilayah.
๐. ๐๐จ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐๐ฌ๐ข ๐ฉ๐๐ง๐๐ซ๐๐ข๐ญ๐๐ง ๐๐๐ โ DPTR dan ATR/BPN akan memfasilitasi komunikasi resmi dengan pihak perusahaan guna mempercepat proses penerbitan SPH (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah) sebagai dokumen legal pelepasan lahan kepada masyarakat/desa.
๐. ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐ฆ๐๐ง ๐ฉ๐๐ซ๐ฎ๐ฌ๐๐ก๐๐๐ง โ Pihak perusahaan menyatakan kesiapan untuk menerbitkan SPH setelah terbentuknya koperasi desa sebagai badan hukum penerima dan pengelola lahan.
๐. ๐๐๐ง๐ ๐๐ฐ๐๐ฌ๐๐ง ๐๐๐๐ โ DPRD Kabupaten Sukabumi akan melakukan evaluasi dan monitoring dalam jangka waktu satu bulan guna memastikan seluruh pihak menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat.
Berita acara kesepakatan ini ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir dan menjadi dasar tindak lanjut penyelesaian status tanah Kampung Puncak Ceuri, dengan harapan terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta tertib administrasi pertanahan di wilayah Desa Sagaranten. (*)
