Breaking News

Bupati Sukabumi Didampingi Sekda dan Kadisdagin Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (foto : istimewa)

FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI -Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Sekretaris Daerah H Ade Suryaman dan Kepala Disdagin swrta unsur Forkopimda mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual di Command Center Setda Palabuhanratu, Senin (20/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Agenda ini membahas langkah percepatan realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar mengelola keuangan dengan lebih efisien. Ia menyoroti masih adanya daerah dengan pendapatan tinggi namun realisasi belanja yang rendah.

Baca Juga :   Bupati Sukabumi Hadiri Paripurna DPRD, Agenda Penyempurnaan Raperda Produk Hukum Daerah

“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” tegasnya.

Kemendagri juga meminta agar daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis) agar program-program bisa segera dieksekusi.

Bupati Sukabumi H Asep Japar (kedua dari kanan) didampingi Sekda Ade Suryaman (kiri) dan Kepala Disdagin Dani Tarsoni (kanan), saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual. (foto : istimewa)

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa perekonomian nasional tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada kuartal kedua 2025. Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.

Baca Juga :   Strategi Kembangkan Potensi Wisata, Dinas PU Gelar Event Mancing di Situ Habibie

“Inflasi juga terkendali di kisaran 2,65 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.

Menkeu menambahkan, secara keseluruhan ekonomi Indonesia dinilai sehat dan stabil, serta mendapat kepercayaan dari pasar internasional. Namun, pemerintah pusat berharap pertumbuhan tersebut juga dapat dirasakan hingga ke level daerah.

“Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat di bawah. Jadi, kalau ada anggaran, segera belanjakan sesuai desain APBD,” imbuhnya

Dari sisi regional, Menkeu menyebut perekonomian di berbagai wilayah Indonesia masih tumbuh positif. Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan pangsa 56,9 persen terhadap ekonomi nasional, didukung sektor pengolahan yang masih solid.

Baca Juga :   Tunggu Proses Mediasi Pembangunan MIAH, Warga Jaga Kondusivitas Wilayah

Sementara pertumbuhan di Sumatera dan Kalimantan didorong oleh sektor pertanian dan perdagangan. Namun, ke depan kedua wilayah ini diharapkan dapat memperkuat sektor lain agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan tidak bergantung pada komoditas.

Secara umum, tren inflasi di daerah juga dinilai terkendali. Dari 38 provinsi, 30 di antaranya mencatat inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. (*)