FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Kerusakan parah melanda kawasan hutan di Blok Cangkuang, lereng Gunung Salak, yang masuk wilayah Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Aktivitas pembalakan liar yang diduga telah berlangsung lebih dari dua tahun, membuat warga kini hidup dalam kecemasan akan bencana ekologis.
Tokoh masyarakat setempat, Rohadi (75), mengungkapkan bahwa kerusakan tersebut terjadi secara masif dan melibatkan pohon-pohon bernilai tinggi seperti Mangong, Damar, Jengjeng, Pasah, Saninten, dan Puspa. Bahkan pohon-pohon yang sebelumnya ditanam dalam program penghijauan seperti Pinus dan Damar ikut ditebang tanpa pandang bulu.
“Diperkirakan sudah lebih dari 15.000 pohon ditebang. Dari 70 hektare hutan, hampir setengahnya kini gundul,” ujar Rohadi, Senin (28/7/2025).
Ia juga menyebut bahwa praktik ini diduga kuat melibatkan seorang tokoh lokal yang berpengaruh di wilayah tersebut. Tidak hanya kerusakan fisik, dampak dari pembabatan ini mulai dirasakan warga di tiga desa: Cidahu, Jayabakti, dan Pondokaso.
“Air bersih yang dulu melimpah, sekarang menyusut drastis. Kolam penampungan hanya terisi setengah, dan airnya cepat keruh meski hujan ringan saja,” jelas Rohadi.
Ancaman bencana bukanlah isapan jempol. Pada Oktober 2022, banjir bandang menghantam kawasan Pondokaso. Sungai Cibojong yang menerima limpasan air dari Sungai Cibogo dan Cirasamala – keduanya berhulu dari Blok Cangkuang – meluap dan membawa lumpur serta material kayu yang merusak permukiman.
“Akar-akar pohon yang dulu menahan air sudah tidak ada. Dulu sempat banjir bandang, kalau tidak ada tindakan, itu bisa terulang,” tegas Rohandi.
Ironisnya, kawasan hutan yang sebelumnya dikelola ketat dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU) dan dijaga akses masuknya, kini terbuka lebar. Jalan telah dibuka, dan tak ada pengawasan berarti. Warga menduga lahan yang digunduli sengaja disiapkan untuk kepentingan komersial.
“Dulu gerbangnya selalu tertutup. Sekarang sudah rusak dan dibiarkan terbuka. Lahan dalamnya sudah seperti siap digunakan,” tambahnya.
Warga RW 02 Desa Cidahu mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera turun tangan. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat merespons kekhawatiran warga yang kian memuncak.
Sementara itu, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Wilayah III Sukabumi mengaku belum mengetahui adanya pembalakan ilegal di kawasan tersebut. Hal serupa juga disampaikan Bupati Sukabumi, Asep Japar, yang mengklaim baru mendengar kabar tersebut.
“Soal penggundulan itu nanti saya pelajari dulu. Saya baru dengar,” ujar Asep singkat.
Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Pemerhati Ekologi (Mahalogi) sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sukabumi pada 2 Juli 2025. Mereka mendesak Pemkab Sukabumi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, untuk bertindak tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam perusakan hutan, baik perorangan, aparat, maupun korporasi.
Mahalogi juga menuntut kajian kebencanaan menyeluruh serta program rehabilitasi hutan secara masif dengan melibatkan pemuda dan petani lokal.
“Kami meminta Gubernur Jabar segera mengambil langkah konkret. Jangan tunggu bencana datang lagi,” demikian pernyataan Mahalogi dalam aksi tersebut. (*/Rf/a2b)
