FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah memperbesar dukungan anggaran untuk pemerintahan desa. Salah satu usulan yang disampaikan adalah meningkatkan alokasi dana desa menjadi 15 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Sukabumi.
Usulan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Iwan Ridwan, dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
Menurut Iwan, peningkatan dukungan fiskal bagi desa diperlukan agar pemerintah desa memiliki kemampuan lebih besar dalam menjalankan pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Desa merupakan ujung tombak pembangunan. Karena itu, kami mengusulkan agar anggaran dana desa ditingkatkan menjadi 15 persen dari DAU dan DBH yang diterima daerah,” kata Iwan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut menilai tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan kepada desa untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Namun, peningkatan anggaran tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pembinaan dan pendampingan terhadap kepala desa, BPD, serta perangkat desa dinilai penting agar pengelolaan keuangan berjalan transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Iwan juga mengingatkan agar persoalan tata kelola keuangan yang terjadi di sebagian desa tidak dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh pemerintahan desa.
“Memang masih ada desa yang menghadapi persoalan dalam pengelolaan keuangan. Tetapi tidak berarti semua desa memiliki persoalan yang sama. Banyak desa yang sudah mampu mengelola anggaran dengan baik dan mengarahkannya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
PKS Soroti Kemandirian Fiskal Daerah
Selain anggaran desa, Fraksi PKS menaruh perhatian terhadap kondisi keuangan Kabupaten Sukabumi. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai masih cukup tinggi, sementara tingkat kemandirian fiskal daerah justru mengalami penurunan.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi ekonomi yang belum optimal.
Menurut Iwan, peningkatan PAD tidak semestinya hanya ditempuh dengan menaikkan pungutan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Pemerintah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi dengan mempertimbangkan potensi ekonomi yang benar-benar ada di daerah.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan menggali potensi yang riil. Jangan sampai peningkatan pendapatan daerah justru lebih banyak membebani masyarakat dan dunia usaha,” tegasnya.
Fraksi PKS juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait turunnya target PAD dalam rancangan perubahan APBD 2026. Target tersebut disebut mengalami penyesuaian dari sekitar Rp903,91 miliar menjadi Rp895,18 miliar.
Iwan menilai perubahan target tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut faktor yang menyebabkan target PAD harus diturunkan.
Perbaikan Jalan hingga Infrastruktur Dasar
Dalam pandangan fraksinya, PKS turut meminta pemerintah memastikan rekomendasi yang telah dibahas dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebatas pembahasan.
Sejumlah kebutuhan pembangunan dinilai mendesak untuk mendapat perhatian, mulai dari perbaikan jalan dan irigasi, fasilitas pendidikan, penataan aset daerah, pengembangan sektor pariwisata, hingga persoalan lingkungan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan. Termasuk ruas jalan yang terdampak pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3.
Pemerintah daerah diminta kembali memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar persoalan infrastruktur tersebut dapat segera ditangani.
“Rekomendasi yang sudah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya jangan sampai hanya menjadi catatan. Kalau memang menyangkut kebutuhan masyarakat, harus diperjuangkan agar masuk dalam program dan benar-benar direalisasikan,” tutur Iwan.
Bagi Fraksi PKS, pembangunan Kabupaten Sukabumi tidak dapat dilepaskan dari penguatan desa, kesehatan fiskal daerah, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Iwan menegaskan, desa harus ditempatkan sebagai bagian strategis dalam pembangunan daerah karena sebagian besar pelayanan publik dan pembangunan dasar bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.
“Kalau desa memiliki kemampuan fiskal yang kuat, pembangunan akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Karena itu, penguatan desa harus menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan anggaran Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (**)
