FOKUSMEDIANEWS.COM, KAB SUKABUMI – Ratusan massa yang menamakan aksi satu komando 315 melakukan aksi menggeruduk kantor DPC.PPP Kabupaten Sukabumi, dijalan raya cibolang, Desa Cibolang kaler, Kecamatan Cisaat, Jum’at (3/1/2025).
Dalam orasinya massa aksi menyuarakan tuntutan meminta pertanggung-jawaban pengelolaan anggaran dari ketua, sekretaris dan bendahara. Mereka juga membawa spanduk yang bertuliskan, stop praktek KKN di DPC PPP, Selamatkan H.Solihin Berikan Kursi, Audit Keuangan dan Turunkan Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi.
Koordinator aksi satu komando 315, Sukirman di sela aksi menyatakan maksud tujuan dari kader dan simpatisan adalah sebagai bentuk kecintaan terhadap PPP, dan aksinya tidak bermaksud untuk menyudutkan.
“Berdasarkan musyawarah anak cabang yang diikuti 39 kecamatan, terus terang kami menilai akibat dampak ketidak mampuan, maka kami salah satunya meminta pertanggung-jawaban pengelolaan anggaran dari ketua, sekretaris dan bendahara,” ujarnya.
Menurut Sukirman, atas aspirasi tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut didasarkan pada bukti, bukan tanpa dasar. Dirinya juga menyebutkan massa aksi yang kami turunkan dibatasi hanya 10 persen saja yang ikut dari rencana semula.
“Seandainya tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan lakukan aksi massa lebih besar lagi. Adapun tuntutan aksi, kesatu yaitu menuntut Ketua DPC. PPP untuk mundur, kedua minta tunjuk Plt. DPC. PPP, ketiga, segera percepat melaksanakan Muscab luar biasa, agar semua permasalahan bisa segera selesai, ” tukas Sukirman.
Ketua DPC.PPP Kabupaten Sukabumi, Dedi Damhudi ketika dipintai tanggapan atas aksi massa mengungkapkan, dirinya sebagai ketua menganggap hal ini sebagai dinamika kebaikan. Tuntutan mengganti ketua, menurutnya, pangkat dan jabatan hanya sementara, bukan sebuah tujuan.
“Kalau partai menghendaki saya menjadi ketua, saya harus siap, begitu pun sebaliknya dan apapun keputusan partai, saya akan selalu siap, karena sebelumnya saya ditugaskan untuk membesarkan partai,” tandasnya melalui sambungan seluler.
Dedi Damhudi menyebutkan, telah menerima surat aksi, pada Kamis (2/1/2025). Kemudian dirinya melaporkan ke pihak DPW Jabar. Respon DPW, kalau kader yang datang dan beraudiensi diterima saja.
“Secara terperinci dari tuntutan mereka, karena kita semua ada mekanisme organisasi, maka kita akan intens lakukan pendalaman, terus keterbukaan masalah keuangan, kita menjalankan amanat AD-ART pastinya harus mempertanggung jawabkan,” ungkap Dedi. (**)
