FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya mengandalkan program daerah, penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga diperkuat melalui dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pada 2026, Pemkab Sukabumi menangani 371 unit Rutilahu. Di tahun yang sama, sebanyak 1.523 unit rumah mendapatkan dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), ditambah 40 unit rumah melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program tersebut dilaunching Bupati Sukabumi H. Asep Japar di Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Sabtu (19/9/2026), bertepatan dengan rangkaian kegiatan Ngalongok Dulur di Lembur dalam rangka Hari Jadi ke-156 Kabupaten Sukabumi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi Sendi Apriadi mengatakan, peningkatan jumlah penerima BSPS tahun ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mempercepat perbaikan kualitas rumah masyarakat.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan 1.523 untuk BSPS atau Rutilahu dari Kementerian PKP. Tahun sebelumnya hanya 200 unit,” ungkap Sendi.
Ia menjelaskan, sebelum bantuan diberikan, calon penerima terlebih dahulu melalui tahapan verifikasi. Proses tersebut melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan koordinator pendamping di bawah bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria dan berdasarkan kondisi rumah yang membutuhkan penanganan.
Sendi berharap program tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, kegiatan Ngalongok Dulur di Lembur menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat di berbagai pelosok wilayah Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, turun langsung ke lapangan penting dilakukan agar pemerintah tidak hanya menerima laporan, tetapi dapat mendengar kebutuhan warga secara langsung.
“Ini bukan untuk gaya-gayaan atau motor-motoran. Kita sengaja menengok masyarakat di wilayah, siapa tahu ada persoalan yang bisa kita dengar langsung,” ujarnya.
Asep menegaskan, kedekatan pemerintah dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas dan unsur Forkopimda turut menyerahkan bantuan Rutilahu secara simbolis kepada masyarakat.
Penerima manfaat berasal dari Desa Wanasari dan Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, serta Desa Bojong, Kecamatan Kalibunder.
Pemkab Sukabumi menargetkan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dapat terus diperkuat agar penanganan rumah tidak layak huni semakin luas dan manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.
(Pemkab/Red)
