KOTA BOGOR – Lingkungan domestik dan institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman, kini justru menjadi ancaman bagi anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor mengungkapkan bahwa keluarga dan lembaga pendidikan menempati posisi teratas sebagai penyumbang terbesar dalam pengaduan kasus pelanggaran hak dan perlindungan anak.
Merespons kondisi kritis tersebut, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor bersama KPAID Kota Bogor bersinergi meluncurkan program Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS). Peresmian program kolaboratif ini berlangsung di Auditorium Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Rabu (22/7/2026).
Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amanah, memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, KPAID Kota Bogor menerima sedikitnya 93 pengaduan kasus anak. Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Dede, peningkatan laporan ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, hal ini menunjukkan masyarakat mulai memiliki keberanian untuk bersuara (speak up). Namun di sisi lain, tingginya angka kekerasan merefleksikan sebuah rapor merah bagi pemangku kebijakan.
“Laporan yang masuk perlu mendapat apresiasi, karena masyarakat mulai tercerahkan dan berani melapor. Namun demikian, di sisi lain ini menjadi kegagalan semua pihak dalam hal perlindungan anak-anak di Kota Bogor,” ujar Dede secara blak-blakan saat memberikan sambutan.
Dede menambahkan, mirisnya fakta bahwa keluarga dan sekolah menjadi penyumbang terbesar kasus perlindungan anak menuntut adanya intervensi segera. Terlebih di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi anak semakin kompleks. Pengawasan orang tua, meski terkadang terlihat pasif, tetap menjadi kunci utama karena anak-anak belum mampu menyaring bahaya digital secara mandiri.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang I TP PKK Kota Bogor, Novianti Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa Gerakan KILAS merupakan implementasi nyata dari program unggulan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI). Novianti mengingatkan bahwa benteng pertahanan pertama anak harus dimulai dari dalam rumah.
“Orang tua adalah pengawas utama bagi anak. Perkembangan teknologi yang masif perlu diimbangi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Kita harus memantau kegiatan anak, baik di dalam keluarga maupun lingkungan luar, agar tercipta suasana rumah yang nyaman bagi anak untuk bercerita dan berkeluh kesah,” tutur Novianti.
Melalui gerakan ini, TP PKK dan KPAID sepakat untuk mengoptimalisasi peran para kader PKK di tingkat akar rumput (grassroots). Mereka ditargetkan menjadi pelopor dan agen edukasi yang akan menyebarluaskan pemahaman mengenai pencegahan kekerasan seksual langsung ke lingkungan rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).
Sementara itu, Ketua Pelaksana KILAS, Agustini, menjelaskan bahwa program ini dirancang secara komprehensif agar para orang tua mendapatkan pembekalan yang utuh. Tidak hanya sekadar memahami bahaya dan dampak psikologis dari kekerasan seksual, tetapi juga dibekali strategi konkret dalam membangun komunikasi yang efektif dengan anak.
“Sosialisasi dan pembinaan KILAS bagi orang tua diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya pencegahan dini. Output yang kami kejar adalah terbentuknya keluarga yang berkualitas, harmonis, serta memiliki ketahanan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman,” pungkas Agustini. (**)
