FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Persoalan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi aspirasi paling dominan yang disampaikan warga Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2026. Hal ini mendominasi laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang tersebar di enam daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Sukabumi.
Informasi tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Rika Yulistina, saat membacakan Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Fraksi Gabungan Golkar-PAN dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026). Rapat penting ini dihadiri langsung oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah setempat.
Menurut Rika, kegiatan reses yang digelar serentak pada 3–5 Juni 2026 lalu merupakan fungsi konstitusional bagi anggota dewan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti kebutuhan riil di lapangan.
“Melalui kegiatan reses ini diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara wakil rakyat dengan masyarakat, sehingga program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Rika.
Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan prioritas masyarakat mencakup beberapa sektor utama, antara lain:
- Infrastruktur Fisik: Percepatan perbaikan jalan kabupaten dan lingkungan, rehabilitasi jembatan, penataan drainase, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), hingga penanganan daerah rawan longsor.
- Pemberdayaan Ekonomi: Dukungan bagi pelaku usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pengembangan program ekonomi produktif berkelanjutan.
- Sektor Pendidikan: Pembangunan ruang kelas baru, renovasi gedung sekolah, serta penambahan tenaga pendidik dan sarana belajar.
- Sektor Kesehatan: Peningkatan pelayanan puskesmas, penambahan tenaga medis, dan penguatan layanan kesehatan keliling.
Rika menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi ini telah menjadi catatan penting bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Laporan ini akan dijadikan acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah ke depan agar lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)
