Breaking News

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Tiga Raperda, APBD 2027 Jadi Fokus Utama Pembangunan

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Usep, menandatangani berita acara kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Sukabumi terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar (kiri), dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali (kanan). (Foto: Dok. Dewan)

FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi resmi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).

Persetujuan ketiga regulasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPRD untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih terarah serta berpihak pada kepentingan publik.

Adapun tiga Raperda yang disepakati tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Baca Juga :   Pemkot dan DPRD Kota Bogor Jalin Sinergi, Serahkan Puluhan Kursi Roda untuk Warga

Dari ketiga regulasi tersebut, Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi agenda strategis yang mendapat perhatian khusus. Regulasi ini berkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan, alokasi anggaran, serta keberlanjutan program kerja pemerintah daerah. Sebelum disepakati, rancangan APBD 2027 telah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Selain APBD, Raperda tentang Desa juga menjadi sorotan penting karena diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Penguatan ini mencakup aspek kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga :   Wacana E-Voting Pilkades Sukabumi 2027, DPRD: Bereskan Dulu Blankspot!

Sementara itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 memuat penyesuaian tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, yang ditingkatkan dari tipe C menjadi tipe A. Penataan kelembagaan ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta kontribusi aktif selama proses pembahasan ketiga Raperda berlangsung. Ia menekankan agar regulasi yang telah disepakati tidak berhenti sebagai produk hukum semata, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata bagi warga.

Baca Juga :   Damkar Posko VII Sukaraja Evakuasi Ular Sanca Batik dari Pemukiman Warga

“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkap H. Asep Japar saat menyampaikan pandangannya terkait penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Rangkaian rapat paripurna ini ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dengan disahkannya persetujuan bersama ini, DPRD Kabupaten Sukabumi diharapkan terus mengawal tahapan selanjutnya, terutama pada aspek implementasi kebijakan dan pengawasan penggunaan anggaran. Keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. (adv)