FOKUSMEDIANEWS.COM, BEKASI – Ratusan insan pers se-Bekasi Raya menggelar aksi solidaritas besar-besaran di depan Kantor Bupati Bekasi pada Kamis (15/10/2026). Massa aksi yang dipelopori oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi tersebut datang dengan satu tuntutan utama: mendesak Plt Bupati Bekasi untuk segera mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syafri Donny Sirait, dari jabatannya.
Desakan pencopotan ini dipicu oleh tindakan tidak terpuji Syafri Donny Sirait yang diduga melontarkan makian kasar seperti “tolol, bego, hina, dan bau” serta mengusir jurnalis Kimsan Indra Simaremare saat menjalankan tugas jurnalistik. Selain Kepala DLH, massa juga menuntut pencopotan Nurdin dari jabatan Ketua Tim Pengaduan dan Sengketa DLH Kabupaten Bekasi.
“Kata-kata makian tolol, bego, hina, jelek dan bau yang dilontarkan Syafri Donny Sirait kepada jurnalis Kimsan Simaremare merupakan aib bagi seluruh insan pers dimanapun, ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Wakil Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango, saat menyampaikan orasinya di tengah kepungan massa aksi.
Gelombang protes di halaman kantor bupati ini langsung direspons oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja. Didampingi Asda 2, Kepala BKPSDM, dan Kasatpol PP, Asep langsung turun menemui ratusan wartawan dan mengajak perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat lantai 2.
Di hadapan perwakilan wartawan, Plt Bupati Bekasi menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang mencederai profesi jurnalis tersebut. Namun, terkait tuntutan utama massa untuk mencopot Kepala DLH, Asep menjelaskan adanya batasan regulasi yang mengikat posisinya selaku penjabat kepala daerah.
“Kami mendukung kemerdekaan pers dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Selain itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan melayangkan surat mohon saran kepada Menteri Dalam Negeri dikarenakan keterbatasan saya selaku Plt Bupati Bekasi,” ujar Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja.
Asep pun mengajak para pemburu berita untuk mengawal langsung proses birokrasi ini ke pusat. “Bagi yang ingin mengawal proses ini, silahkan ikut kami ke Kemendagri pada Senin besok,” janjinya.
Kendati dialog menghasilkan poin kesepakatan bersama, kekecewaan massa aksi justru memuncak pasca-pertemuan. Hal ini dikarenakan Syafri Donny Sirait selaku oknum pejabat yang disorot justru mangkir dan menolak hadir dalam mediasi yang telah difasilitasi oleh pimpinan daerah, serta hanya mengutus kuasa hukum luar.
Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menilai ketidakhadiran Kepala DLH di hadapan ratusan wartawan yang berdemonstrasi menunjukkan runtuhnya etika publik seorang pejabat publik.
“Persoalan yang terjadi saat ini, bukan semata-mata menyangkut hubungan personal antara pejabat dan wartawan, melainkan juga berkaitan dengan etika pejabat publik dalam menghadapi kerja jurnalistik serta penghormatan terhadap kemerdekaan pers,” kata Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon usai menandatangani surat pernyataan bersama Plt Bupati.
Doni mengecam keras sikap Kepala DLH yang dinilai tidak menghargai upaya baik Plt Bupati maupun tuntutan transparansi dari para jurnalis.
“Saya tahu pak Plt Bupati Bekasi sudah berusaha menghadirkan pak Syafri Donny Sirait ke hadapan wartawan, namun yang bersangkutan tidak mau, dan malah mengutus kuasa hukum di luar pemerintah, ini sikap arogan dan sangat-sangat mengecewakan,” pungkas Doni menutup aksi solidaritas tersebut. (***)
