FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi memprioritaskan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi guna memperkuat sektor pertanian. Terlebih sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama pembangunan di Kabupaten Sukabumi, dan menjadi sumber ketersediaan pangan lokal dalam memastikan kedaulan pangan daerah.
Di kabupaten Sukabumi terdapat 17.461 hektare luas lahan irigasi. Dari jumlah tersebut baru sekitar 54–55 persen yang berfungsi secara optimal. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus segera dibenahi, karena berpengaruh pada produkstivitas bidang pertanian.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa diabaikan. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan air (irigasi) merupakan program yang juga harus diprioritaskan, disamping infra struktur jalan. Namun menurutnya, saat ini tidak dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran daerah.
“Kami terus menginventarisasi kebutuhan perbaikan jaringan irigasi, terutama yang berhubungan dengan pengairan sawah warga. Fokus kami adalah titik-titik yang berdampak langsung pada ketahanan pangan daerah,” ujar Uus, Senin (10/11/2025).
Langkah strategis telah dilakukan Dinas PU dengan mengajukan sejumlah usulan rehabilitasi ke pemerintah provinsi dan pusat. Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.
“Pendekatan pendanaan tidak hanya mengandalkan APBD kabupaten. Kami juga telah mengajukan ke provinsi maupun kementerian terkait guna mendapatkan dukungan,” lanjutnya.
Dari hasil pemetaan, wilayah yang irigasinya belum optimal umumnya berada di daerah dengan kontur tanah curam dan rawan sedimentasi. Faktor cuaca ekstrem dan usia konstruksi saluran turut memperparah kondisi. Namun, semangat tanggung jawab sosial dan transparansi dalam pelayanan publik terus mendorong langkah perbaikan.
Menjelang musim tanam, Dinas PU mempercepat upaya peningkatan kapasitas jaringan irigasi agar aliran air ke sawah warga tetap stabil. Selain perbaikan fisik, pendataan rutin juga dilakukan untuk memetakan titik rawan kebocoran dan penyempitan aliran. Pendataan ini melibatkan aparat kecamatan dan desa agar informasi kerusakan bisa segera ditindak sebelum berdampak pada hasil panen.
Pemerintah daerah menilai bahwa optimalisasi irigasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari ikhtiar besar menjaga keberlanjutan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan aliran air yang terjaga, petani di wilayah tadah hujan pun bisa menanam secara berkesinambungan tanpa harus bergantung pada musim. (*)
