Harapan kami dari rakor ini tercipta gagasan yang ditindaklanjuti secara konkret dan solutif, melibatkan berbagai pihak. (Ketua Paguyuban Sunda Kiwari, Dadang Hermawan)
FOKUSMEDIANEWS.COM, KAB SUKABUMI – Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Sukabumi di gelar pada Kamis (19/12/2024), di Hotel Sukabumi Indah, Jl. Selabintana KM. 6,5. Kabupaten Sukabumi.
Rakor yang diselenggarakan oleh Sekretariat Satgas Konservasi SDA Kabupaten Sukabumi ini membahas pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dalam menjaga kesinambungan, meningkatkan kualitas keanekaragaman lingkungan dan nilai guna serta mencegah terjadinya bencana alam.
Turut hadir dalam rakor diantaranya Dinas Lingkungn Hidup (DLH) bersama bagian Sumber Daya Alam (SDA) serta perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Wil. III Sukabumi, Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Wil. I Cianjur-Sukabumi, UPTD PSDA Cisadea-Cibareno Provinsi Jawa Barat, BKSDA Bogor, TNGHS, TNGP dan Perum Perhutani KPH Sukabumi.
Disamping itu juga hadir lembaga penggiat lingkungan diantaranya Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGG), Walhi Kabupaten Sukabumi, Komisi Irigasi Kabupaten Sukabumi, LSM Dampal Jurig, Himma Pilihan, Kaki Daun, LSM Sehati, Yayasan Bumi Karuhun Kadudampit dan beberapa penggiat lingkungan hidup lainnya.
Salah satu pemateri dalam rakor tersebut yaitu Ketua Paguyuban Sunda Kiwari, Dadang Hermawan. Ia menyampaikan, rakor satgas konservasi sumber daya alam adalah dalam wujud terbentuknya sinergi pentahelix semua stakeholder, yang diharapkan bisa menjadikan solusi dan tidak saling menyalahkan.
“Harapan selanjutnya harus ada realisasi tindak lanjut konkret, jangan hanya cuma diskusi saja, setelahnya tidak searah dengan maksud tujuan awal,” ungkap Dadang Hermawan, mantan pengurus Walhi Jabar, kepada waratawan usai mengikuti raker.
Merujuk terjadinya bencana alam di wilayah kabupaten sukabumi, Dadang mengatakan, faktanya bahwa di daerah catchment area atau daerah serapan air memang banyak perubahan vegetasi atau perubahan tata guna ruangnya sudah terlalu ekstrim berantakan.
“Nah untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan keseriusan eksekutif dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, termasuk legislatif dari DPRD kabupaten, provinsi dan perwakilan di DPR-RI,” tegasnya.
Seiring tanggap darurat bencana selama dua minggu sampai selasa (17/12), mantan stafsus Wagub Jabar era Deddy Mizwar menekankan, hal ini harus jadi perhatian mereka, bahwa kejadian bencana ini fenomenal. Kemudian menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
“Harapan dari rakor ini, dapat tercipta sebuah gagasan tindak lanjut yang konkret dan solutif, melibatkan berbagai pihak. Harapan terpenting lainnya adalah hentikan pertambangan, lalu status hutan di perhutani dari produksi dinaikkan menjadi hutan lindung, supaya musibah bencana yang kemarin tidak kembali terulang,” pungkasnya. (AR/Nurdiansyah)
