FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menetapkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah untuk tahun anggaran 2027. Melalui tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata,” kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan penuh pada hilirisasi produk lokal dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, S.E., saat membacakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-24 di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026). Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP.
Fokus Hilirisasi dan Kemandirian Desa
Dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi (Gerindra, PKB, dan PPP), Pemkab Sukabumi menegaskan bahwa pengembangan agroindustri tidak lagi sekadar menanam, melainkan fokus pada proses pengolahan, standardisasi, sertifikasi, hingga perluasan akses pasar produk lokal.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah akan menggenjot sektor hilirisasi pertanian dan mendorong pariwisata berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi langsung dari tingkat desa melalui optimalisasi UMKM, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Bantuan keuangan desa ke depan juga akan dikawal ketat lewat sistem verifikasi dan pendampingan, di mana anggarannya diprioritaskan untuk infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Proteksi Bencana dan Layanan Dasar
Selain fokus pada pemulihan ekonomi, aspek geografis Sukabumi yang rawan bencana juga mendapat perhatian serius dalam APBD 2027. Menjawab kekhawatiran Fraksi PKS, pemerintah memaparkan langkah konkret kesiapsiagaan mitigasi dengan memasang sistem peringatan dini (early warning system). Setidaknya, lima sensor sesar akan ditempatkan di lima kecamatan, serta lima sirene pencegahan bencana di dua kecamatan rawan.
Di sektor pelayanan publik, Pemkab Sukabumi berkomitmen melakukan pemerataan fasilitas kesehatan dan memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat. Sementara untuk infrastruktur fisik, perbaikan jalan dan rehabilitasi bangunan sekolah akan dieksekusi dengan sistem skala prioritas yang ketat, mengacu pada tingkat kerusakan, urgensi, dan kemampuan fiskal daerah.
Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Rakyat
Guna mendanai target-target besar tersebut, Pemkab Sukabumi didorong oleh Fraksi Golkar, PAN, dan PKB untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah memastikan akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, serta penagihan piutang daerah.
Pemerintah juga akan memaksimalkan potensi bonus produksi dari sektor panas bumi serta mengevaluasi kinerja BUMD agar memberikan kontribusi nyata tanpa harus menambah beban ekonomi masyarakat. Efisiensi anggaran tahun 2027 pun dipastikan menganut prinsip value for money—bukan sekadar memotong belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki dampak manfaat yang tinggi bagi kesejahteraan warga.
Pasca-penyampaian jawaban kepala daerah ini, draf APBD 2027 selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sukabumi untuk dibedah secara lebih mendalam melalui rapat kerja komisi bersama setiap perangkat daerah terkait, sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Rls/Red)
