Breaking News

KPK Umumkan Hasil Survei Penilaian Integritas, Bupati Sukabumi : Komitmen Tingkatkan Layanan Publik

Launching hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 bersama KPK RI secara virtual. (Foto : Istimewa)

FOKUSMEDIANEWS.COM, KAB SUKABUMI – Bupati Sukabumi H Marwan Hamami didampingi Sekretaris Daerah dan Inspektur mengikuti launching hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 bersama KPK RI secara virtual, di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Rabu (22/12025).

Dalam peluncuran tersebut KPK mengumumkan hasil SPI 2024 termasuk skor indeks SPI untuk beberapa lembaga pemerintah. Survei ini untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi di lembaga pemerintah dan selanjutnya akan memberikan rekomendasi perbaikan.

Baca Juga :   Bupati Sukabumi Pimpin Rapat Dinas Bulan Februari 2023, Pesannya : Lakukan Pembenahan Internal untuk Hasil yang Optimal

Nilai indeks integritas yang ditampilkan di layar saat Peluncuran Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap situasi kelembagaan pemerintah dan penyelenggara negara yang diperoleh dan diumumkan KPK sebesar 71,53. Hasil ini menurun dibandingkan dari hasil SPI 2023 yang berada pada angka 72,43.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah berupa perbaikan sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus segera diperbaiki.

Baca Juga :   Bupati Sukabumi Lantik Empat Pejabat Eselon 2
Bupati Sukabumi H Marwan Hamami didampingi Sekretaris Daerah dan Inspektur mengikuti launching hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 bersama KPK RI secara virtual, di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. (Foto : istimewa)

Usai mengikuti launching hasil SPI 2024, Bupati Sukabumi H Marwan Hamami menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu parameter acuan terkait penilaian survei integritas.

“Survei itu tentunya juga harus dilakukan oleh kita lembaga pemerintah daerah bagaimana mereka (masyarakat) mendapatkan layanan dari survei integritas,” terangnya.

Bupati berharap hasil SPI 2024 bisa menjadi acuan daerah untuk terus berkomitmen dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Baca Juga :   Bupati Sukabumi Dukung Perawat  Berikan Layanan Berkualitas Dan Profesional

“Mudah-mudahan zonasi seperti itu bisa dipakai untuk pegangan di daerah sejauh mana persoalan-persoalan di lapangan bisa diperbaiki,” pungkasnya. (*)