Breaking News

Komisi II DPRD Kab Sukabumi Bersama Mitra Kerja Bahas RAPBD 2026

Rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bersama mitra kerja membahas RAPBD tahun 2026. (foto : ist)

FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama mitra kerja membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Rapat berlangsung di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Jalan Cikembang, Desa Cikembar, pada Selasa (7/10/2025).

Rapat kerja hari kedua dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi. Hadir pula perwakilan dari sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Bagian PBJ Setda, Bagian Ekbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta mitra perangkat daerah lainnya.

Baca Juga :   Yuswandi Pendaki Asal Cibadak Sukabumi Tutup Usia Saat Mendaki Gunung Slamet

Dikonfirmasi awak media, Tedi Setiadi menjelaskan, rapat ini merupakan tahapan awal pembahasan RAPBD 2026 yang akan berlanjut ke tingkat pimpinan komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

“Hari ini rapat awal. Nanti usulan dan aspirasi dari Komisi II akan kita teruskan ke rapat pimpinan komisi dan Banggar, termasuk usulan dari masing-masing mitra kerja,’ ujarnya.

Baca Juga :   Pelantikan PR NU Pasar Cicurug Sukabumi, Bupati Tekankan Perkuat Sinergitas Bangun Basyarakat

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara DPRD Komisi II dengan mitra kerja, agar program pembangunan dapat berjalan optimal. “Saya berharap mitra Komisi II dapat bersinergi dengan kami, sehingga program-program dapat terealisasi dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, mengungkapkan bahwa usulan dari dinasnya hanya sekitar 16 persen yang terakomodir dalam RAPBD 2026, menyusul berkurangnya total anggaran daerah hingga Rp700 miliar.

Baca Juga :   Rangkaian HJKS ke-155, Bupati Sukabumi Launching Pembangunan Rutilahu

“Kita mengikuti saja, sami’na wa atho’na, sesuai kondisi keuangan daerah. Yang penting kegiatan-kegiatan layanan dasar menjadi prioritas,” ujar Herdiawan.

Rapat kerja menjadi momentum bagi DPRD dan perangkat daerah untuk menyesuaikan rencana program di tengah keterbatasan fiskal, dengan tetap mengutamakan pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*/RU)