FOKUSMEDIANEWS.COM, SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, saat menghadiri rangkaian kegiatan Muhibah Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Besar Assalam, Kecamatan Cibadak, Rabu (4/3/2026).
“Meski anggaran kita kecil karena terpotong efisiensi, alhamdulillah Pak Bupati sangat memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Uus.
Menurutnya, perbaikan jalan akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Uus menjelaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi Dinas PU untuk tetap menjaga kualitas pembangunan. Justru dalam kondisi tersebut, pihaknya mendorong agar mutu pekerjaan semakin ditingkatkan agar hasil pembangunan dapat bertahan lebih lama dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dengan anggaran yang terbatas ini, kita dorong kualitas infrastruktur ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya dalam jangka panjang,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak seluruh ruas jalan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Beberapa ruas jalan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Karena itu, Dinas PU terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar penanganan jalan yang menjadi kewenangan mereka dapat segera direalisasikan.
“Untuk jalan provinsi, kami sudah melakukan komunikasi. Harapannya proses perbaikan bisa dituntaskan pada tahun 2026 hingga 2027,” jelasnya.
Sementara itu, kegiatan Muhibah Ramadan yang dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar, didampingi Wakil Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat, tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai masukan dari masyarakat terkait pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, dapat disampaikan dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan. (*/Red)
